Kekerasan Mahasiswa

Rektor: Kaji Kekerasan Mahasiswa

 

BENGKULU, KOMPAS.com - Rektor Universitas Bengkulu Zainal Muktamar minta dilakukan kajian terhadap problem hidup ataupun akademik mahasiswa karena hasil tersebut dinilai penting untuk mencegah kekerasan di kampus.
"Latar belakang ekonomi keluarga yang pas-pasan, sementara gaya hidup anak muda yang semakin hedonis ditambah beban studi yang berat dan bayang-bayang tantangan hidup pascalulus kuliah cukup potensial melahirkan ketakutan dan frustasi," kata Zainal pada acara wisuda periode ke-68 Universitas Bengkulu, Selasa (18/12/2012).
Selain itu, perlu evaluasi sistem dan pola pendidikan yang selama ini berlaku di kampus.Segala macam praktik kekerasan, baik fisik atau psikis, perlu segera diakhiri karena praktik pendidikan seperti itu bisa menimbulkan luka psikologis yang di kemudian hari mewujud dalam bentuk aksi kekerasan.
"Yang penting dievaluasi adalah budaya kekerasan yang dipraktikkan dalam orientasi mahasiswa baru sebab kegiatan tersebut seringkali menjadi ajang pelampiasan emosi senior atas junior. Jika ini yang terjadi, orientasi mahasiswa baru sesungguhnya telah mewujud sebagai metode mewariskan dan mengekalkan kultur kekerasan di kampus," ujarnya.
Rektor mengatakan, masa-masa menjadi mahasiswa adalah masa mencari jati diri.Ketika tidak memiliki organisasi ataupun kesibukan diluar jadwal kuliah, maka tidak ada hal yang bisa dilakukan dan buktikan kepada orang lain sehingga kekerasan menjadi jalan mereka mempertunjukkan kebolehan.
Menurut Rektor, kampus harus menyediakan wadah pencarian jati diri mahasiswa sebanyak-banyaknya. Tawuran jangan pernah dibiarkan menjadi kenangan nakal mahasiwa karena perselisihan yang menahun tersebut terwariskan ke generasi selanjutnya.
"Sebelum terjadi,mestinya dilakukan pencegahan yakni bagi dosen memasukkan pesan moral saat mengajar, bukan hanya dengan perkataan tetapi juga tindakan. Selain itu, jika mendapat dana, ajak mahasiwa melakukan penelitian bersama untuk memberikan wahana keterlibatan dalam aktivitas ilmiah," ujarnya.
Pada acara wisuda ke-68 tersebut Unib mewisuda sebanyak 985 orang terdiri atas program reguler sebanyak 838 orang dan non reguler sebanyak 147 orang dengan rata-rata lama studi lulusan satu tahun tujuh bulan untuk S2 dan empat tahun delapan bulan untuk S1.Rata-rata IPK untuk S2 sebesar 3,51 dan untuk S1 sebesar 3,08.
Selain itu, acara di gedung serbaguna Unib yang dihadiri juga oleh Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah tersebut juga menyambut kedatangan puluhan staf dosen yang baru kembali dari studi S2 atau S3 baik dari universitas di dalam maupun luar negeri.
sumber :  http://edukasi.kompas.com/read/2012/12/18/18113517/Rektor.Kaji.Kekerasan.Mahasiswa

Pendidikan dan Demokrasi ala Tempe

Pendidikan dan Demokrasi ala Tempe

 

Fakta hubungan korelasional antara pendidikan dan demokrasi jelas terlihat di negara maju, dengan tingkat pendidikan tinggi memang banyak dijumpai di negara-negara yg menggunakan demokrasi. Pendidikan dan demokrasi apakah ada hubungan korelasional?.

“Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.”
—Winston Churchill (Hansard, November 11, 1947)

Churchill mengetahui bahwa demokrasi tidak hanya satu macam saja, dan harus selalu dikembangkan.

Mana duluan ?

Coba kita lihat saja dua region sebagai pembanding Asia dan Eropa (+Amrik).
Kalau dilihat dari region (area) negara-negara maju ini kebanyakan berada di Eropa dan Amrik. Kedua region ini memang sejak awal sudah maju pendidikannya, kemudian menumbuhkan kesadaran berdemokrasi. Di Asia, Indonesia termasuk yg paling maju demokrasinya tapi terpuruk pendidikannya. Ntah mana yg salah tapi jelas di Indonesia sebelumnya lebih maju dari Malesa namun setelah reformasi dengan mengadop demokrasi gaya amrik (lebih ke liberal) malah terpuruk pendidikan maupun ekonominya. Sebelumnya Indonesia menganut demokrasi terpimpin gaya SoeKarno, dan Demokrasi Pancasila yang dipakai SoeHarto untuk berkuasa selama 32 tahun. Sayangnya SoeHarto keenakan jadi pemimpin sampai lupa, dan akhirnya dipaksa turun.

Reformasi masa perubahan

Reformasi merubah segala macam tatanan serta pikiran rakyat Indonesia, termasuk mengkritik, mengemukakan pendapat bahkan mencemooh presidennya. Disinilah terlihat saat demokrasi ‘versi Indonesia’ runtuh.
Reformasi yg di negara lain meruntuhkan kesatuannya, terutama terlihat di Rusia, sebagai contoh klasik. Indonesia berusaha mempertahakan kesatuannya, NKRI. Mempertahankan NKRI dibayar dengan biaya suangat mahal, dibayar dengan darah, materi, bahkan banyak kemunduran termasuk didalamnya pendidikan. Malesa, negeri jiran ini, tidak mengikuti Indonesia. Tetap tidak menjalankan demokrasi ala Amrik, tapi mempertahankan demokrasi versi malay. Ntah apapun tapi demokrasi gaya sendiri. Demokrasi dengan mempertahankan monarchy, dan mengadakan pemilihan umum.
Kenyataannya pendidikan serta ekonomi Malesa akhirnya melesat mendahului gurunya, Indonesia. Oh ya PMnya adalah muridnya SoeHarto, Mahatir. Hanya saja Mahatir murid yang pandai sehingga belajar dari gurunya, beliau turun tahta dengan gagah. Walau tetap tidak mengadop demokrasi liberal (amrik), Malesa justru maju karena mempertahankan “gaya lokal” mempertahankan “kearifan lokal“-nya. Tahu ndak kearifan lokanya ? RASIS. Ya rasis merupakan gaya lokal yg dipertahankan walau dicemooh negeri lain. Namun kenyataannyannya di Asia Malesa terlihat melesat setelah gonjang-ganjing ekonomi menjelang abad 21.

Fakta korelasional bukan kausal.

Demokrasi liberal pada kenyataannya memang berkorelasi denga negara2 yang paling maju. Tentunya harus diingat mereka maju pendidikannya sebelum mengadop demokrasi kampret, eh demokrasi liberal. Karena demokrasi kampret, eh liberal ini memerlukan tingkat pendidikan dan kesadaran politik yg tinggi, itulah yg menyebabkan negara-negara maju saat ini pas dan tepat menggunakan demokrasi liberal.

“Pakdhe, jadi harus pinter dulu baru berdemokrasi, atau demokrasi dulu supaya pinter ?”
“Faktanya, tidak selalu proses itu bisa dibalik dengan mudah”

Nah Indonesia “sudah terlajur” mengadopsi demokrasi kampret, eh demokrasi liberal. Segalanya dipilih langsung, voting menjadi salah satu bahkan satu-satunya cara memutuskan. Dan faktanya Indonesia terpuruk disisi ekonomi, pendidikan dan moralnya (morale=semangat)nya. Kebanggaan pada negerinya seakan menguap hilang secara tiba-tiba pasca reformasi. Tapi ada yg maju yaitu tingkat (indeks) korupsinya. Whallah !

Sejarah tidak dapat diulang,
Tapi masa depan dapat diperbaiki

Nah kalau menegok diatas, mana yg akan dilakukan. Kembali kemasa lalu jelas ndak mungkin. Mas Kja, Mas Komo, Pakde Pdst dan juga saya, sudah terbiasa ngablak mengkritik. Mana mungkin dicabut keleluasaan ngomongin pak presiden dan DPR. Ghihihi. Reformasi bukan proses reversable, bukan proses yang bisa diulang. Tapi perjalanan harus terus dilanjutkan.
Jogja merupakan propinsi istimewa karena masih menjalankan sistem monrachi. Pemimpinnya seorang Raja yang juga menjadi gubernur. Tahta raja di Jogja sudah bertahan hingga ke Sultan ke X, kalau saja satu generasi 20 tahun, maka fakta penting menunjukkan bahwa kerajaan ini telah berfungsi dengan baik selama 200 tahun. Dan juga harus diakui fakta bahwa Jogja memiliki tingkat pendidikan serta tingkat ekonomi bagus dibandingkan propinsi-propinsi lain.
Nah apakah sisa-sisa gaya kepemimpinan menggunakan kearifan lokal seperti yg ada di Jogja dihilangkan sekalian supaya kita bener-bener mutlak menjadi demokrasi kampret, eh demokrasi liberal ? Ataukah mencoba menggali ulang supaya mendapatkan jenis demokrasi gaya Indonesia yang pas dibadan kita ?
Sumonggo, silahkan saja.

sumber : http://tempe.wordpress.com/2010/12/27/pendidikan-dan-demokrasi-ala-tempe/

Pemerintah Dinilai Kurang Tanggap terhadap Pendidikan Moral

Pemerintah Dinilai Kurang Tanggap terhadap Pendidikan Moral 

  JAKARTA--MICOM: Pendidikan agama hingga kini masih diyakini banyak kalangan sebagai tulang punggung pendidikan moral bangsa.

Terutama pendidikan moral di kalangan anak anak dan remaja, pendidikan agama merupakan hal dapat menghentikan perilaku negatif anak bangsa.

banyak kalangan yang menyimpulkan masih banyak terjadi kenakalan bahkan tindakan krimnal yg dilakukan kalangan remaja akibat kurangnya atau tidak berjalannya pendidikan agama di sekolah.

Pendidikan agama yang hanya diberikan selama 2 hingga 4 jam seminggu dirasakan masih sangat kurang sehingga diperlukan pendidikan agama tambahan di luar pendidikan formal.

Bagi orang tua yang menyadari kondisi tersebut tidak segan-segan memasukkan anak mereka ke pendidikan agama nonformal, di kalangan muslim mereka mendidik anaknya di lembaga diniyah takmiliyah. Akibatnya lembaga semacam ini pun tumbuh menjamur di mana-mana.

Berdasarkan data 5 tahun lalu jumlahnya di Jabar hanya 12.000, kini sudah menjadi 27.000. Data Kemenag menyebutkan jumlah lembaga nonformal keagamaan seperti itu telah mencapai 73.000 saat ini.

Namun, keberadaan lembaga pendidikan agama nonformal semacam iini belum mendapat perhatian serius. Hingga saat ini kemenag belum memberikan honor khusus bagi guru pendidikan nonformal keagamaan tersebut.

Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Jabar Asep Ely Gunawan, guru takmilah adalah pendidikan guru akherat yg honornya adalah ikhlas dan sedikit donatur dari orang tua. Di Cipayung honor guru tersebut hanya Rp600 ribu per tahun.

Dirjen Pendikan Agama Islam Kemenag prof Nur Syam, mengatakan pemberian gaji untuk guru diniyah masih terbentur birokrasi. Mereka harus di formalkan dulu. (OL-10) 

sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2012/11/11/365884/293/14/Pemerintah-Dinilai-Kurang-Tanggap-terhadap-Pendidikan-Moral